Monthly Archives: April 2011

FROM EXILE, SHOWING THE WAY FORWARD

Rio Helmi

The democratic election of Lobsang Sangay by the Tibetan people-in-exile as their prime minister and political leader, whose temporal authority now replaces that of His Holiness the Dalai Lama, is a major step forward not just for the Tibetan people but for democracy worldwide.

Throughout the 30 odd years of my association with the Tibetan people and His Holiness, I have always been made aware that the institution of true democracy has been an urgent ongoing project, much frustrated and  delayed more by the reluctance of the Tibetan people and differences of perceptions within their own community rather than anything else. HH the Dalai Lama had the vision to see that democracy is the only way forward for the Tibetans, yet had to work a very sensitive balance in nurturing this political development.

This is indeed refreshing and inspirational at this point in global political history. We see scenes of despots desperately trying to stave off the Arab spring, while a superpower flounders as it panders to the latest occupant of the oil fields of northern Africa and the shorelines of the Gulf. We see one Arab leader prancing about in a myriad outlandish costumes pronouncing the love of his people for his own glorious self (in between shelling the living daylights out of them); or another, backed by his giant neighbour, sending killer squads into hospitals to take out doctors and patients – whilst above mentioned superpower frets more about naval access to the region than the murders of entire families downtown. Yes, it is refreshing to see someone – who truly is worshipped by his people – so intent on divesting his power to them.

The previous Dalai Lama, Thubten Gyatso, tried valiantly to bring his people forward into the 20th Century, realising early on that Tibet would be a pawn to be sacrificed in the great game that soon was to involve the clash of global political ideologies – rampant feudalism, capitalism, communism all posed threats to the survival of a people and their culture. Clearly old Tibet was not idyllic, it had its fair share of issues. It had to reform. Yet the Thirteenth was to be disappointed by the apathy of the ruling class, the reluctance of Tibetans to open their eyes and see the new world. For all intents and purposes, his current successor, the Fourteenth Dalai Lama Tenzin Gyatso, politically tempered at an early age by dire circumstance, was better positioned to shift these perceptions, albeit at the bitter cost of losing sovereignity in his own land.

It is undoubtedly this loss, and the fragile balance of life for the Tibetan nation-in-exile, that has contributed greatly to this shift. But it has taken patience and perseverance to introduce direct elections into the community. Powerful leadership can be a double edged sword: on the one hand it can provide decisive action when needed, on the other it can easily lead to dependence and the inability of the populace to develop a clear sense of responsibility, civic and otherwise. With today’s record population numbers and cultural clashes, the development of strong, trans-cultural civic societies is more urgent than ever. Without transparent democracy’s checks and balances this is impossible to achieve.

This year the People’s Republic of China celebrates 60 years of the “liberation of Tibet”. But we all know that the PRC is haunted by fears of a homegrown “Jasmine Revolution” even back in the pre-dominantly Han populated provinces, let alone Tibet proper. Its insecurity is reflected in an unwritten disposition that no overseas Tibetans, especially Lamas, are allowed to visit Tibet for the next several months. That kind of fear is a clear indication of political dysfunction.

Ironically there is much more liberation going on in exile than within the borders of one of the world’s superpowers. Whilst the Chinese Nobel peace laureate languishes in jail, and the Arab spring continues to be bloody, Lobsang Sangay’s peaceful election indicates a blossoming of new hope for  the younger generation.

PARASIT DI “PARADISE”

Senja di persimpangan bundaran jalan arterial kawasan Kuta itu sedemikian ruwet sehingga mudah memahami kenapa julukan “Simpang-Siur” sudah lengket dari tahun ke tahun. Disini hampir setiap saat rame, dan sinar lampu stop-an merah berarti ‘jalan’ bagi anak-anak yg berbaju lusuh. Mereka menyusuri mobil-mobil mewah dengan tangan terulur, menunggu uluran kembali dari penumpang-penumpang yang berdiam diri dibelakang kaca jendela. Anak yang lahir di desa tandus di balik gunung nun jauh ke timur, bumi yang tidak punya kasih, dipaksa bercekeran di aspal. Mereka  memahami kota dari perspektif yang tak ternyana oleh para perencana tata kota.

Bandar yang turun tengah malam untuk mengumpul duit mereka pun tidak terlalu repot berkasih sayang. Jujur kata, dari sekian ribu pengemudi dan penumpang pun yang berhenti di lampu stop-an itu, sedikit  yang benar-benar memperhatikan anak-anak itu, apalagi memikirkan nasib mereka, dan mungkin lebih sedikit lagi yang bertanya “Bagaimana ini bisa terjadi?”. Toh anak-anak itu adalah rang terendah pada tangga urban baru di Bali yang semakin sesak diinjak-injak, perkotaan yang semakin mendesak manusianya untuk membela kepentingannya masing-masing.

Memang selama tiga dasawarsa terakhir Bali menjadi rebutan, antara orang Bali, antara pendatang dari pulau lainnya di Nusantara, antara para expat yang menikmati “Paradise”. Ironisnya lama-lama bukan “paradise” yang menonjol tapi “parasite”. Saya yakin bahwa pernyataan ini akan tidak enak didengar, terutama oleh penduduk yang mencintai pulau ini. Namun kalau kita telaah kata ‘parasit’ ia adalah bentuk kehidupan yang tidak mengenal “co-dependency” tapi hanya “dependency”. Bentuk kehidupan ini akan hinggap dimana ia bisa menghisap  zat-zat yang dibutuhkannya, tapi tidak membalas budi alam bentuk signifikan. Dalam bentuk ekstrimnya, ‘tuan rumah’nya sang parasit bahkan bisa terhisap kering habis, mati tercekik.

Pola pemikiran parasit tidak melihat langkah lebih jauh dari sekedar kebutuhan hari ini. Ketidakmampuan memandang ke depan serta tidak memahami kepentingan bersama berakibat fatal, dan sesungguhnya adalah pola biadab. Anak-anak yang dikorbankan demi keuntungan orang tua adalah gejala infeksi parasit yang paling parah. Ada juga perilaku kita yang tidak senyata itu tapi tetap juga tindakan yang saling merugikan – contoh sederhana menyerobot antre, tidak bisa mengalah sejenak di perempatan lalulintas, dan sebagainya yang akhirnya membuat kesemrawutan. Daerah urban seolah menjadi tambang emas liar.

Saya ragu mengatakan bahwa ini adalah sifat hakiki manusia Indonesia moderen, saya lebih cenderung berpikir ini terjadi karena kita telah mengabaikan langkah penting dalam perkembangan urban dan masih bisa dikoreksi. Dalam desakan luar biasa yang terjadi kini di Bali (menurut sensus 2010, ada wilayah di Denpasar yang kepadatan penduduknya melebihi sembilan ribu lima ratus jiwa per kilometer persegi) banyak yang tidak sengaja bahkan tidak sadar menjadi parasit. Pola-pola kemasyarakatan lama terbengkelai, pola baru tidak terbentuk. Inilah keluhan yang terdengar saat diskusi tentang urbanisasi Bali baru-baru ini yang diselenggarakan sehari setelah pembukaan pameran foto ‘Urbanities’ .

Dalam diskusi tersebut dua tokoh ‘opinion-maker’ Bali, yaitu wartawan kawakan Bali Wayan Juniartha (“Jun”) dan penulis kolom Obrolan Bale Banjar di harian Bali Post, Made Sudira (“Aridus”), menunjuk hilangnya tokoh-tokoh panutan lama, baik Hindu Bali, Muslim maupun yang lainnya, sebagai faktor yang turut memperparah ketegangan antar kelompok masyarakat yang kini terjadi.

Menurut Jun, dengan adanya perubahan tatanan sosial (kelas menengah baru dsb) serta masuknya elemen jurus agama  didikan luar (bagi Hindu dari India, bagi Muslim dari Pakistan dst) generasi muda telah melupakan kode-kode interaksi antar golongan, antar etnis, antar agama. Terlupakan sudah bagaimana kerajaan-kerajaan Bali mempunyai hubungan khusus dengan kaum pendatang. Di Karangasem, misalnya, kampung-kampung Muslim justru membentengi puri. Mereka bahkan ikut mengamankan dan menjaga kebersihan lingkungan pura tempat sembahyang orang Bali. Sebaliknya ongkos naik haji mereka ditanggung oleh raja. Di Denpasar kaum Bugis pun dulu punya perjanjian khusus dengan Puri Pemecutan.

Sudira menekankan kurangnya komunikasi dan pengertian tentang kepentingan antar masing-masing kelompok. Dulu pada zaman ORLA dia turut membentuk organisasi informal terdiri dari pemuda-pemuda dari berbagai golongan etnis maupun agama untuk membentengi ekses-ekses kekerasan yang terjadi pada pertengahan tahun 60an.

Sudira menunjuk bahwa kini situasi sudah beda, identitas orang Bali yang masih sangat  berakar pada pelaksanaan adat yang sangat memakan waktu hingga parameter kegiatan mereka sulit dicocokan dengan kondisi moderen. Kepentingan bersama semakin sulit ditemukan – namun ironisnya kebanyakan pihak pendatang baru berada di Bali justru karena bagi mereka kebudayaan setempat melahirkan suasana ekonomis yang menjadi ‘gula’ untuk ‘semut’.

Senada dengan itu seorang Ibu asli Bali yang lama merantau ke Jakarta, mengaku shock saat kembali bermukim disini, “semua sudah demikian garang, perilaku bahkan menjadi lebih keras ketimbang Jakarta, dan Bali seolah tinggal komoditas untuk dijual”. Bahkan Pino Confessa, seorang seniman teater kelahiran Itali  yang sudah puluhan tahun bermukim di Bali dan sekarang menjabat sebagai konsul Itali disini, berpendapat bahwa ini semua akibat mitos-mitos komersil dan TV yang telah menggantikan mitos-mitos lama “Masyarakat sekarang bengong dengan sinetron..”.

Di pihak lain, seorang pelukis pendatang dari Jawa yang tinggal di Kuta, Pandji, merasa bahwa sah-sah saja kalau pendatang yang sudah punya ‘watak urban’ dapat meraih kesempatan-kesempatan yang dilalailkan oleh penduduk setempat. Ia malah bertanya, kenapa para pendatang kelas ekonomi rendah yang bekerja keras mendukung ekonomi harus selalu dihasut, contohnya penggerebekan tengah malam yang dilakukan oleh pecalang dan sebagainya. Dengan membagi pengalaman-pengalaman langsung, masing-masing kelompok sempat saling membuka mata akan kegentingan situasi masing-masing.

Tentunya saat diskusi ada pertanyaan mengenai pembangunan fisik – seorang mahasiswi planologi berkomentar tentang daerah yang menjadi langganan banjir setelah pembangunan, ada juga yang menunjuk kurangnya lahan sebagai pemicu – observasi yang valid, namun tetap terjadi suatu konsensus bahwa interaksi sosial berbagai unsur masyarakat tak bisa diabaikan sebagai faktor penentu dalam perencanaan kota,  dan interaksi inilah yang paling menentukan masa depan daerah urban Bali. Keadaan Bali tidak bisa disamakan dengan perkembangan daerah atau negara lain dimana kesepakatan lebih mudah tercapai. Di Bali revolusi agragris, industrial, ekonomis dan teknologi terjadi serempak – tidak heran kalau terjadi pergesekan yg merugikan. Konsensus dari diskusi itu juga mempertegas bahwa tidak bisa mengharapkan pemecahan dari pemerintah, dari aturan baru, dari lembaga-lembaga.

Yang dapat saya simpulkan dari acara tukar-pikiran ini adalah bahwa masyarakat madani sekarang harus lahir dari diri kita sendiri, melihat bahwa tokoh-tokoh panutan yang kuat kini absen. Kini kita yang harus bisa mengolah jiwa dan raga menjadi jaringan komunikatif yang saling mendukung, yang saling membantu mencari jalan menghindari pola parasit – membentuk pola masyarakat madani bersama yang lintas etnis, agama, dan kelompok lainnya  tanpa mengancam identitas masing-masing.

Kini pola demikian tidak semata harapan abstrak. Kita memiliki berbagai kondisi yang mendukung, solusi yang positif semakin mudah di akses dan dibagi dengan bahasa yang lebih universal, apalagi dengan media internet. Sebagai contoh, baru-baru ini di India masyarakat madani berhasil memaksa reformasi pemerintah terhadap korupsi dalam tempo 4 hari. Bagi penduduk Bali, menjadi masyarakat madani adalah sesuatu yang dapat tercapai. Tinggal kemauan dan kecerdasan yang lahir dari ‘sharing’.

Rio Helmi / Bali 19 April 2011